contoh peraturan daerah kabupaten atau kota. Perda Provinsi dibuat dengan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. contoh peraturan daerah kabupaten atau kota

4. KOMPAS. . 1. CONTOH PERDA KOTA DI SURABAYA. Salah satu contoh peraturan daerah yang berisi mengenai kekhususan daerah adalah Qanun yang ada di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. PERDA 2023. Berikut bunyinya: Pasal 18A. Peran Pemerintah Daerah. Contoh Perda Diskriminatif. Fungsi Peraturan Daerah. Perencanaan dan pengendalian pembangunan. penyiapan bahan pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai. Perda adalah penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing. Bahan Paparan Sosialisasi Kebijakan Penataan Ruang PP Nomor 21 Tahun 2021 oleh Direktur Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN. 5. Editor. Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. Dikutip dari buku Hukum Pemerintahan Daerah karya Novi Juli Rosani Zulkarnain (2020: 3), pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori yaitu urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (disingkat DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan wilayah di provinsi / daerah kabupaten / kota) di Indonesia. Pendelegasian kewenangan dapat dilakukan dari suatu Undang kepada Undang-Undang yang lain, Peraturan Daerah Provinsi kepada Peraturan Daerah Provinsi yang lain, atau dari Peraturan Daerah Kabupaten/Kota kepada Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang lain. Tinjauan Umum tentang Peraturan Daerah 1. Pasal 18 ayat 1 UUD 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi terbagi atas. Walikota adalah Walikota Pontianak. Secara garis besar, Pajak Daerah dibagi menjadi dua jenis, yakni Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/Kota. (2) Wilayah kerja cabang dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat meliputi satu atau lebih kabupaten/kota dalam Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam penyelenggaraanPedoman 3. 1 Tahun 2022) tentang Hubungan Keuangan antara. Kewenangan Pemerintah Pusat mencakup kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan. Download Free PDF View PDF. Kinerja di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan (PUU) dalam 10 tahun terakhir ini telah memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Mulai dari UUD hingga peraturan di tingkat daerah seperti Peraturan Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota dan Peraturan Desa. ; Nah, itulah fungsi Dewan Perwakilan Rakyat. Republik Indonesia posisi Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan: 1. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah. Peraturan daerah adalah Peraturan Daerah Provinsi dan/atau peraturan daerah Kabupaten/kota. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi. Hal tersebut disesuaikan dengan keadaan daerah masing-masing. Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah. BANK JATIM (35. (3) Pada Perangkat Daerah yang telah dibentuk cabang dinas di kabupaten/kota, maka jabatan terendah pada perangkat 8. Peraturan juga ada yang diatur di tingkat daerah yang diatur dalam sebuah peraturan daerah atau perda. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota tersebut. Contoh: Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang6. Prolegda sebagaimana dimaksud diatas disusun setiap tahun atau dengan kata lain Prolegda di susun untuk jangka pendek. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP. Jenis Pajak Provinsi. Pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau. Distrik merupakan perangkat Daerah Kabupaten atau Kota di Papua yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Kepala Distrik. 30. PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR. 4 23. Peraturan Daerah Provinsi (PERDA-PROV) (9) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota (PERDA-KAB/KOTA) Peraturan Gubernur (PERGUB) Keputusan Gubernur (KEPGUB) Intruksi Gubernur (INGUB) Peraturan Bupati / Walikota. Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, untuk daerah kabupaten/kota. 500. 50. Beberapa muatan dalam Pasal 18 UUD NRI 1945 ini yang kemudian menjadi landasan yuridis tertinggi sekaligus titik awal penerapan prinsip otonomi daerah yang cukup luas bagi daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia. 000 judul atau lebih b. oleh Pemerintah Pusat yang mana terdiri dari 1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Daerah. 999 judul c. 30/PUU-XIV/2016 dan Perkara No. Proses Penyusunan Peraturan Daerah Dalam pelaksanaan otonomi daerah, pemerintah. menyatakan bahwa materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Bogor. Pemerintahan kabupaten dipimpin bupati, sedangkan pemerintahan kota dipimpin wali kota. Download Free PDF View PDF. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR RI/1998. Sebab, hal itu akan mempersulit Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menertibkan perda yang dinilai bermasalah. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama. Peraturan Pemerintah; 5. . Previous 1 Next. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Jenis Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Dilengkapi Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) Dan Upaya Peantauan Li. Provinsi dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2008 tentang Perubahan. Penelitian ini juga mengkaji pengaturan 24 Peraturan Daerah di Kota Medan dalam rentang waktu 3 tahun, sejak 2009 s. Sekretariat daerah dipimpin oleh sekretariat daerah yang bertugas membantu kepada daerah dalam menyusun kebijakan. Shutterstock) KOMPAS. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan gubernur dan/atau peraturan bupati/wali kota. Peraturan Presiden; 6. Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (L embaran Negara Republik lndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4737); 15. d. [2] Pasal 25 ayat (1). Peraturan Daerah Provinsi; dan. Peraturan Daerah (PERDA) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH Contoh Peraturan Daerah: PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2010 TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR 4 TAHUN 2003 TENTANG RETRIBUSI IZIN TRAYEK DAN IZIN ANGKUTAN KHUSUS DI PERAIRAN DARATAN LINTAS KABUPATEN ATAU KOTA. Kepala Daerah Provinsi adalah Gubernur, Kepala Daerah Kabupaten adalah Bupati, dan Kepala Daerah Kota adalah Walikota. Perda Kabupaten atau Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat dan disusun oleh DPD Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Walikota atau. 7. Dalam daftar itu. Perangkat Daerah Kota Mataram, dan Peraturan Walikota Mataram Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pelimpahan Kewenangan Di Bidang Perizinan Kepada BPMP2T Kota Mataram pada dasarnya ditujukan untuk menyederhanakan. Dipungut oleh daerah berdasarkan Peraturan Daerah (PERDA), sehingga pajak daerah bersifat memaksa dan dapat dipaksakan kepada masyarakat yang wajib membayar. CATATAN: Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Agustus 2021. 4. (Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan) [1] I. PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG. Kukuh Setiadi. A. Dinas dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan diklasifikasikan atas tipe A (beban kerja besar), tipe B (beban kerja sedang), dan tipe C (beban kerja kecil). Utara serta keberadaan undang-undang dan peraturan daerah yang relevan. ABSTRAK: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 25 Tahun 2013 tentang Pembagian Penerimaan dan Pengelolaan Keuangan Dana Otonomi Khusus, pembagian, pengalokasian dan penyaluran dana otonomi khusus sertaPeraturan Daerah Kabupaten Boyolali tentang Penyelenggaraan Jalan. [1] Organisasi Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan. Peraturan Daerah (PERDA) NO. Sementara d…Sebagai contoh Peraturan Daerah Kota dan Peraturan Walikota adalah: 1. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 mengenai Penyusunan Rencana Kota. Perda. 11. Dengan demikian apakah Peraturan Menteri sudah tidak dapat dijadikan dasar hukum?. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. 7. Masyarakat kadang menemukan kebingungan dalam membedakan mana wilayah yang masuk dalam kriteria kabupaten dan kota. Naskah Akademik 31 2. 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti UU No, 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali mengatur ketentuan pemilihan walikota. 7 KiB) PERDA 09 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN DANA CADANGAN PILKADA KOTA MALANG TAHUN 2013 (63. 313,90 (dua ribu tiga ratus tiga belas koma sembilan nol) hektar berada di Kecamatan Cibalong; Tetapi dalam kaitannya dengan konstitusionalitas (formil dan materiil) peraturan daerah, maka sebenarnya yang berwenang menguji adalah Mahkamah Agung. Harmonisasi Peraturan Daerah dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya. bahwa berdasarkan Pasal 21 Peraturan Menteri Dalam. Kabupaten Sumedang terdiri atas 26 kecamatan, 7 kelurahan, dan 270 desa. Pengertian Peraturan Daerah Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota. (3) Peraturan Daerah dapat memuat ancaman pidana d. Selain itu, Pemerintah Pusat dapat membatalkan Perda yang bertentangan dengan peraturan di atasnya. Selain itu, perda juga dapat mengatur materi-materi yang menampung kondisi khusus provinsi dan kabupaten/kota bersangkutan. Kecamatan. provinsi, kabupaten, dan kota. 6. c. 765 Perda atau Perkada Kabupaten/Kota yang dicabut atau direvisi Mendagri, 111 peraturan atau putusan Mendagri, dan 1. Frasa "Perda Kabupaten/Kota dan" dalam Pasal 251 ayat (2) dan ayat (4); frasa "Perda Kabupaten/Kota dan/atau" dalam Pasal 25 ayat (3); frasa "penyelenggara Pemerintah Daerah kabupaten/kota tidak dapat menerima keputusan pembatalan Perda Kabupaten/Kota dan;" dan frasa "Perda Kabupaten/Kota atau" dalam Pasal 251 ayat (8) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bertentangan. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. m. ; Fungsi pengawasan, yaitu mengawasi jalannya pemerintahan yang dilaksanakan oleh bupati atau wali kota beserta aparatnya. Lurah adalah merupakan pimpinan dari Kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota. Sebagai instrumen kebijakan. membatalkan peraturan daerah, baik tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, 13 Juni 2016. dasar pembagian. Pasal 22 Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen. Kelurahan berada di wilayah perkotaan. 6. Ulasan Lengkap Sanksi Pidana dalam Perda. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Pontianak. 8. Warisan Budaya adalah sumberdaya budaya yang. Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; 21. pemerintah daerah kabupaten/kota kepada Pemerintah Pusat. ”. Dalam pasal 56 sampai pasal 63 UU nomor 12 tahun 2011. Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. bahwa untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang perparkiran serta untuk. Presiden melalui Menteri, untuk daerah provinsi; atau b. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Akan tetapi, pengawasan diimbangi dengan kewenangan daerah otonom yang lebih besar atau sebaliknya, sehingga terjadi kesimbangan kekuasaan. Pusat Kegiatan Lokal,. 000,- 6. 17. 8. 000 judul Dinas Perpustakaan Kabupaten/Kota Tipe B: a. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 12/2011”), materi muatan baik Peraturan Daerah (“Perda”) Provinsi maupun Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut. Paragraf 2 Fungsi Pembentukan Perda Pasal 3DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG dan BUPATI REMBANG MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2021-2026. Pertama, Anda dapat melakukan penelusuran pada Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) suatu kabupaten/kota. Dalam artikel Pemerintah Perbarui Regulasi JDIH, JDIH adalah wadah pendayagunaan bersama atas dokumen hukum secara tertib, terpadu dan. Gubernur, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Rancangan Keputusan Bupati/Walikota atau Rancangan Peraturan Desa dan Rancangan Keputusan Kepala Desa. PENDAHULUAN. Diterangkan Kemenkumham, setidaknya ada empat fungsi Perda: 1. co, Pemerintah Salurkan Dana Kelurahan Mulai 1 Januari 2019, Jumat, 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 20074. Pasal 40 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 disebutkan bahwa Prolegda (baca : Program Pembentukan Perda) memuat program pembentukan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota dengan judul rancangan peraturan daerah provinsi, kabupaten/kota, materi yang akan diatur dan keterkaitannya dengan peraturan. Jenis peraturan daerah yang selanjutnya yaitu peraturan mengenai perangkat daerah. Perda Syariah atau perda bernuansa syariah adalah istilah untuk peraturan daerah di Indonesia yang berlandaskan hukum agama Islam. (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup: a. Pertama, Anda dapat melakukan penelusuran pada Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) suatu kabupaten/kota. Peraturan Daerah Provinsi. bahwa sesuai dengan Pasal 286 ayat (1) Undang-Undang. (Analisis Urgensi, Aspek Pengaturan, dan Permasalahan) [1] I. 2. Peraturan Daerah Provinsi (Perda Provinsi) adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan Gubernur. Peraturan Pemerintah; 5. Saat ini terdapat 28 Pengadilan Tata Usaha Negara yang tersebar di. Kewenangan Pemerintah Daerah: Apa Saja Wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota? Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 14 Ayat 2, urusan pemerintah daerah kabupaten/kota berpotensi. pdf: Berlaku: Lihat Rincian: Peraturan Daerah Provinsi Nomor 2 Tahun 2023Perda Kabupaten Bantul; Perda Kabupaten Gunung Kidul; Perda Kabupaten Kulon Progo. Peraturan Menteri dalam Negeri no 106/2017 tentang PedomanProgram : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah 1. KABUPATEN/KOTA DAN PEMERINTAH DAERAH LAINNYA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH. Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR dan BUPATI BOGOR MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETAHANAN. 9 KiB) PERDA 08 TAHUN 2011 TENTANG PENYERTAAN MODAL PADA PT. Peraturan daerah yang dibuat oleh kepala daerah kabupaten biasanya berupa Keputusan Bupati. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan Beberapa daerah sudah sangat maju dalam membuat Perda. 1 Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pertama, mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah- masalah sosial yang ter- an Daerah, ditentukan bahwa : Percik Mei 2009 REGULASI 19 (1) Perda dapat memuat ketentuan Kabupaten Tangerang, Kota Bontang, layanan dalam pengelolaan sampah se- tentang pembebanan biaya paksaan pene- Kabupaten Sleman dan Kota Bandung. Jaringan Dokumentasi dan Informasi. kerja sama dengan daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota dari provinsiAntara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota merupakan kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota. Kembali NTB meraih Opini WTP dari BPK RI selama 6 Tahun berturut-turut bersama 10 Kabupaten/Kota se NTB. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ( Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 106 ); 39. 12.